Menarik untuk membahas lebih jauh tentang pandangan dan perbedaan kebijakan antara JK dan Boediono didalam isu percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia.JK percaya bahwa untuk keluar dari krisis dan memacu pertumbuhan maka saatnya Indonesia membangun infrastruktur. JK juga ingin mendorong majunya perusahaan lokal dan nasional berpartisipasi membangun bangsa. Sikap JK yang selalu mendorong pengusaha lokal/nasional termasuk BUMN/BUMD untuk maju dan terlibat penuh dalam proyek infrastruktur nasional membuat JK sering tidak sepaham dengan Boediono didalam proses pelaksanaannya. JK ingin bahwa Pemerintah selalu mempunyai ‘sense of crisis’ dan percaya diri penuh didalam mempercepat program pembangunan infrastruktur. Rakyat butuh pertumbuhan ekonomi lebih cepat.Boediono sangat konservatif menjaga stabilitas makro ekonomi, sehingga posisinya sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI) yang bertugas mempercepat pembangunan infrastruktur terkesan sangat lamban dan dianggap gagal mengantisipasi keinginan publik yang ingin segera melihat upaya percepatan pembangunan infrastruktur.Sikap JK yang berpihak kepada para pengusaha lokal dan nasional, termasuk BUMN tercermin dalam langkah dan kebijakannya. Referensi JK adalah Mahathir yang memajukan Malaysia dengan membuat kebijakan khusus yang berpihak. JK selalu konsekwen dengan niatnya untuk memajukan perusahaan nasional dan menaikkan martabat para pengusaha negeri ini. Mungkin inilah yang disindir SBY-Boediono soal ‘conflict of interest’ itu.Melihat latarbelakang JK yang berasal dari kalangan pengusaha, sangat gampang untuk melontarkan tuduhan tersebut. JK tidak khawatir dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, menurut JK “dinegeri ini hanya Tuhan yang bisa menilai ‘conflict of interest’ seorang pemimpin” karena yang setiap manusia pasti tidak bebas dari konfllik kepentingannya masing-masing.Contoh yang paling sering dikritik oleh pengamat (khususnya Faisal Basri yang akhir-akhir ini mendukung kebijakan Boediono yang dulu sering dikritiknya) terkait dukungan JK terhadap Proyek Jakarta Monorail, dimana JK mendorong Konsorsium Monorail Indonesia untuk membangun dan membiayai sendiri pembuatan kereta monorail dengan memberikan jaminan pemerintah yang sifatnya terbatas. Proposal Konsorsium Kereta Nasional akan menghemat uang negara hampir 50% dari harga kereta impor.Didalam Konsorsium Industri Monorail Nasional, ada PT INKA, PT LEN dan PT Adhi Karya, Tbk, PT INTI dan PT Bukaka. Kehadiran PT Bukaka yang milik adik JK (Achmad Kalla) tentunya yang disindir oleh SBY Boediono sebagai ‘conflict of interest’. Konsorsium ini diharapkan dapat mandiri membangun Proyek Monorail nantinya diseluruh Indonesia.JK santai saja ketika dikonfirmasi mengenai tuduhan ‘conflict of interest; tersebut, “saya yang paling dulu mengecek soal itu, kalau ada mark-up, itu baru konflik kepentingan, setahu saya harga Nasional itu hanya 50% dari harga importir Jepang & Korea, lagi pula saat itu Pemerintah wajib membantu DKI Jakarta mewujudkan transportasi massalnya yang amburadul itu” kata JK.JK juga yakin bahwa rakyat akan tahu bahwa yang dia bela adalah kepentingan nasional dengan niat untuk memajukan industri nasional. JK prihatin melihat BUMN PT INKA yang usianya sudah 35 tahun lebih tapi belum mampu memproduksi sendiri Kereta Monorail, sedangkan pabrik di Malaysia baru dirintis ditahun 2000 sudah beroperasi di tahun 2004.Prinsip JK, mendorong dan memihak itu perlu karena kalau bukan pemimpin yang peduli, siapa lagi yang akan memperjuangkan percepatan pembangunan dan kemajuan pengusaha serta kalangan industri nasional.JK mengambil sikap yang sama pada saat memperjuangkan PT PINDAD untuk lebih mandiri membangun ratusan kendaraan tank militer untuk ABRI. Sukses PT PINDAD adalah sukses yang akan menjadi asset negeri ini. Sekali lagi, untuk niat dan tujuan yang benar JK, sejak awal tidak berhenti berjuang meskipun disindir mempunyai ‘conflict of interest’.Beberapa proyek infrastruktur yang kebijakannya didorong oleh JK :1. Menggerakkan program pembangunan 1000 km jalan tol, program ini akan membuka jutaan tenaga kerja dan menyumbang pertumbuhan ekonomi secara langsung terutama di Jawa (jalur Pantura).2. Mendorong dan mempercepat proses birokrasi persiapan pembangunan pembangkit listrik 10,000 megawatt.3. Menggerakkan birokrasi untuk mempercepat pembangunan 1000 tower Rumah Susun bagi rakyat.4. Mendorong pelaksanaan konversi pemakaian minyak tanah ke gas yang menguntungkan masyarakat.JK juga percaya, bahwa proyek yang dia perjuangkan dan didorong pelaksanaannya tersebut akan menolong rakyat dan bangsa ini keluar dari krisis ekonomi, apapun kritik dan tuduhan akibat kebijakan tersebut, tidak akan menyurutkan langkah JK karena hal tersebut bagian dari tugasnya waktu itu sebagai Wakil Presiden yang dipilih rakyat sesuai kontrak politik antara SBY dan JK. Harapan JK adalah dalam waktu singkat bangsa ini dapat mandiri dan sejahtera dengan kerja keras yang mengandalkan modal sendiri.
Wallahualam.....
